Home Minahasa AWAM Desak Pemkab Percepat Pilhut Tahap Tiga di Minahasa

AWAM Desak Pemkab Percepat Pilhut Tahap Tiga di Minahasa

103
0
SHARE
AWAM Desak Pemkab Percepat Pilhut Tahap Tiga di Minahasa

MINAHASA, postkota.id - Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) tahap III di Kabupaten Minahasa mulai diperbincangkan dikalangan masyarakat. bahkan terkait hal tersebut sudah banyak kali dipertanyakan oleh organisasi masyarakat yang ada di kabupaten Minahasa. salah satunya organisasi Pers Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM). 

Pasalnya dana untuk pelaksanaan Pilhut tersebut sudah tertata di APBD tahun 2020  .Sementara  dari 227 Desa masih sekitar 99 desa yg belum melaksanakan Pilhut tersebut. 

"Pilhut tahap Tiga ini sudah sangat dinanti-nantikan masyarakat, supaya Desa-nya segera menggelar Pilhut. Namun sepertinya masih belum jelas dikarenakan terkait , pernyataan Asiaten Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala menyebutkan, Pilhut Minahasa tersebut menunggu Pilgub selesai di tahun ini," Ujar jeffry Uno Selaku Ketua AWAM Jumat (31/01) 2020.

Menurutnya, Hal tersebut menggambarkan Pemerintah Kabupaten Minahasa belum bisa menentukan kapan pelaksanaannya.

"Anggaran sudah jelas ada sekitar  2,3 miliar  atau setiap desa mendapat kurang lebih 24 juta rupiah untuk pelaksanaan Pilhut".tandas Uno. 

99 Desa tersebut sebagian besar Hukum tuanya hanya PLT atau pelaksana tugas yang mengantongi Nota dinas dari camat bersangkutan. Namun lebih parah lagi sekitar 66  Plt hukum tua melanggar aturan, dimana Plt hukum tua tidak berstatus ASN atau pegawai negeri, sesuai aturan atau regulasi yang ada.

"Hal ini sebenarnya Asisten 1 bidang Kesra dan Pemerintahaan DR Danny Mangala  tahu persis aturan ini, kenapa harus dilanggar," "Sesal Ketua Awam. 

Ditegasnya ,Pelaksanaan Pilhut tidak bisa bertabrakan dengan Pilgub. , jika di gelar sesudah Pilgub, takutnya bisa tertunda pada tahun 2021 dan anggaranya mubasir.

"Selaku Ketua AWAM saya meminta Pemkab Minahasa segera melaksanakan hajatan ini pada awal Tahun ini, sesuai aturan tahapan Pilhut 105 hari atau sekitar 3 bulan lebih dan tidak bersamaan dengan agenda Pilkada Sulawesi Utara atau pemilihan Gubernur. "Pungkasnya. (varly pantow)